www.globalnewstvindonesia.com - Kalimantan Barat - Masyarakat Sikapur Sirih tengah berada di persimpangan harapan dan kekecewaan. Mereka menunggu dengan hati yang penuh gejolak, sementara waktu terus berlalu, seolah pemerintah bergeming terhadap rekomendasi hasil hearing yang disampaikan di DPRD. Dalam suasana yang penuh ketidakpastian ini, Revie SJ, seorang pengamat kebijakan publik, mengemukakan analisis tajamnya.
"Rakyat adalah saksi bisu dari janji-janji manis yang seringkali terbungkus dalam retorika tanpa substansi. Dalam konteks hasil hearing DPRD ini, pertanyaan mendasar adalah, apakah pemerintah benar-benar memahami urgensi rekomendasi tersebut atau hanya menundanya dengan alasan administratif semata. Jika kita merujuk pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil. Lalu, di mana letak keadilan itu jika rekomendasi yang menjadi suara rakyat tak kunjung ditindaklanjuti?"
Revie melanjutkan, "Kita hidup dalam negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun, ironisnya, praktik administrasi seringkali lebih menyerupai teater birokrasi daripada pelayanan substantif. Rekomendasi hearing ini seharusnya tidak sekadar menjadi dokumen mati, tetapi menjadi pijakan konkret untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Sikapur Sirih."
Melalui media online, masyarakat telah menyuarakan keresahan mereka, berharap pemerintah tidak hanya mendengar tetapi juga bertindak. Namun, ketiadaan langkah nyata membuat mereka bertanya-tanya, apakah suara mereka dianggap hanya sebagai angin lalu.
"Jika pemerintah terus berlindung di balik mekanisme formal tanpa hasil yang nyata, maka kepercayaan publik akan terkikis. Padahal, pemerintah adalah perwujudan mandat rakyat, dan mandat itu bukanlah sekadar formalitas," tegas Revie.
Dalam konteks ini, masyarakat Sikapur Sirih bukan sekadar menunggu keputusan. Mereka menanti kepastian yang dijanjikan, kepastian yang dijamin oleh konstitusi, dan kepastian yang menjadi hak setiap warga negara. Pemerintah, dalam hal ini, tidak hanya bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hearing, tetapi juga untuk memulihkan harapan rakyat yang telah lama diabaikan.
Jurnalis : M. Amrullah
