www.globalnewstvindonesia.com - Sambas - Kalimantan Barat - Pemerintah Kabupaten Sambas di tahun 2024 dengan berusaha mencanangkan untuk meningkatkan progam-program infrastruktur di berbagai bidang untuk kesejahteraan masyarakat,terutama di bidang kesehatan.(07/01/2025)
Dimana 5 Gedung Pukesmas di akhir tahun 2024 Rampung selesai di kerjakan berdiri dengan kokoh dengan menelan biaya puluhan milyar,ini merupakan kerja nyata Pemda Sambas di pimpinan oleh Bupati H Satono,untuk meningkatkan kemudahan pelayanan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.
Sejak mulai pelaksanaan pembangunan 5 gedung Pukesmas di Kabupaten Sambas di 5 titik di Kecamatan Salatiga,Sambas,Sajad, Teluk Keramat dan Sentebang, peran kontrol sosial berbagai elemen masyarakat sudah di laksanakan terutama peran Pers dan Lembaga
Dari awal peran Pers di berbagai media di Kabupaten Sambas sudah mempublikasikan kegiatan pembangunan 5 Pukesmas tersebut untuk mendukung sepenuhnya program Bupati H Satono di bidang kesehatan.dan di berita yang pernah tayang di media Mitrapolisi.id atas statment dari Kadis Kesehatan Kabupaten Sambas dr.Ganjar Eko Prabowo,M.M,dengan tegas mengatakan "Kalau pihak pelaksana menggunakan material tanpa izin (ilegal) dan menyalahi aturan yang sudah di tentukan,sikat saja".
Dengan adanya pengawasan di berbagai elemen masyarakat dan dengan adanya Kadis Kesehatan memberikan statment tegas,itu berarti semua masyarakat Kabupaten Sambas menginginkan pembangunan 5 gedung Pukesmas bisa terwujud dengan maksimal dengan hasil mutu yang baik.
Tapi kini dari 5 gedung, satu gedung Pukesmas Terigas lokasi Desa Lumbang Kecamatan Sambas yang baru hitungan minggu selesai di bangun terpantau oleh masyarakat sudah mengalami kerusakan pada plafon,kekecewaan pada masyarakat berbagai elemen menimbul kan berbagai komentar menyalah kan pada pengawasan.
Berbagai komentar masyarakat tertuju pada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),dengan dugaan peran pengawasan tidak epektif menjalankan pungsinya.
Menanggapi hal itu,Ketua DPC Ratu Prabu Sambas (Wardi), dan Ketua Lembaga DPW LAKSRI ( Laskar Anti Korupsi Sawerigading Republik Indonesia) Provinsi Kalimantan Barat.(Revie Achary SJ) dengan tegas mengatakan.
Revie mengatakan,ada dugaan pihak kontraktor dalam pelaksanaan telah melakukan kecurangan tidak mengikuti aturan kaedah-kaedah yang sudah di tentukan kuat dugaan lemahnya pengawasan sehingga terjadi aturan di labrak mengakibatkan mutu pembangunan tidak bisa bertahan lama hasilnya itu jauh dari harapan masyarakat, tegasnya
Revi meminta kepada pihak APIP dan APH turun ke lokasi audit pelaksanaan pembangunan gedung Pukesmas di Kabupaten Sambas,periksa Kontraktornya, Konsultanya, dan PPKnya tegas Revi ,itu karena atas perintah UU.
Review menambahkan dengan tegas,di era Presiden Prabowo ini ,jangan main-main dengan uang Negara atau uang rakyat,atau bahasa kren nya kata Revie "Para Kriminal Ekonomi",termasuk di bidang infrastruktur,akan di sikat habis,ucapnya.
Di samping itu juga Ketua Ratu Prabu DPC Sambas (Wardi) menegaskan.Perlu di kaji ulang dan perlu telusuri apa penyebab pecahnya nya plafon di beberapa sisi dugaan kami pihak pelaksana telah melakukan kesalahan melanggar aturan, dan kami menduga lemahnya fungsi pengawasan sehingga terjadi gagal mutu di pembangunan gedung Pukesmas Terigas itu,sambari Wardi menutup.
Sumber : Tim IWOI Sambas
