www.globalnewstvindonesia.com // Ketapang // Kalimatan Barat // Setelah sebelumnya melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait masalah kebun plasma yang masih menggunakan dana talangan, hari ini, Jumat 17 Januari 2025, Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, bersama Komisi II DPRD Ketapang melanjutkan upaya koordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat.
Rombongan DPRD Ketapang yang terdiri dari Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, S.T., M.Sos, serta anggota Komisi II lainnya, yaitu M. Eri Setiawan, Bahrudin Efendi, Markus Margono, Yonathan Agung R., dan Thomas Ferlyan, disambut oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Hero, S.P., M.Si, bersama staf dari dinas tersebut. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat Dinas Perkebunan dan Peternakan di Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam koordinasi kali ini, terdapat beberapa poin penting yang dibahas, dengan fokus utama pada permasalahan kebun plasma yang masih menggunakan dana talangan. DPRD Ketapang berharap adanya penjelasan lebih lanjut dari pihak provinsi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mempercepat penyelesaian masalah tersebut. Pasalnya, dana talangan yang digunakan oleh petani dalam mengelola kebun plasma mempengaruhi kemandirian ekonomi mereka dan juga keberlanjutan operasional kebun tersebut.
Selain masalah kebun plasma, dalam pertemuan ini juga dibahas berbagai isu terkait sektor perkebunan dan peternakan lainnya. Beberapa isu yang mendapat perhatian, antara lain:
1. Pendampingan terhadap Petani: Peran Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam memberikan bimbingan teknis dan pendampingan kepada petani plasma agar mereka dapat lebih mandiri dalam mengelola kebunnya.
2. Program Pemerintah Provinsi: Koordinasi terkait dengan program-program yang sedang dijalankan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pengembangan sektor perkebunan dan peternakan di wilayah Kalimantan Barat.
3. Kendala Infrastruktur: Pembahasan mengenai masalah infrastruktur yang menjadi kendala utama dalam pengembangan sektor perkebunan, seperti akses jalan yang belum memadai dan kurangnya sarana transportasi untuk hasil perkebunan.
4. Sosialisasi Kebijakan Baru:
Penyampaian kebijakan baru dari pemerintah provinsi terkait dengan sektor perkebunan dan peternakan yang mungkin berdampak pada kebun plasma dan sektor pertanian di Ketapang.
Salah satu topik penting yang disampaikan dalam pertemuan ini adalah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Hero, S.P., M.Si, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang adalah terbatasnya jumlah tenaga ahli dan staf teknis yang tersedia untuk mendukung program-program perkebunan di daerah tersebut.
Menurut Heronimus Hero, kekurangan SDM ini berpengaruh langsung pada efektivitas pendampingan dan pengawasan terhadap petani plasma serta program-program lainnya di sektor perkebunan. Dengan jumlah petugas yang terbatas, kemampuan dinas untuk memberikan pelayanan maksimal kepada petani menjadi terhambat, sehingga berdampak pada pengelolaan kebun plasma yang kurang optimal.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, S.T., M.Sos, menyatakan bahwa peningkatan SDM di Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang merupakan hal yang sangat mendesak. Ia berharap agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat memberikan perhatian lebih dalam hal penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kabupaten, baik melalui pelatihan, perekrutan tenaga ahli, maupun alokasi anggaran untuk mendukung pembinaan petugas di lapangan.
Heronimus Hero, dalam tanggapannya, mengakui bahwa masalah kekurangan SDM di Kabupaten Ketapang memang menjadi hambatan utama. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan pihak terkait di provinsi untuk mencari solusi yang terbaik.
Jurnalis : Kaperwil Kalbar ( Gusti Irfan )
