GNTV INDONESIA, KETAPANG || Pemandangan semrawut kabel listrik dan internet di jantung Kota Ketapang semakin memprihatinkan. Seperti terlihat di kawasan depan Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda, kabel-kabel terlihat menjuntai, bersilang-silang tak beraturan, dan menumpuk di tiang-tiang listrik tanpa manajemen yang jelas. Kondisi ini bukan hanya mengganggu estetika kota, tapi juga menjadi ancaman nyata bagi keselamatan warga.
Dari pantauan langsung pada Minggu (20/4), kabel-kabel tersebut tampak menggantung rendah dan membentuk simpul kusut yang rumit. Tak hanya dari PLN, sebagian besar kabel diduga milik penyedia layanan internet (ISP) swasta yang memasang jalur secara sembarangan tanpa pengawasan teknis dari pemerintah daerah.
Ini bukan sekadar jelek dilihat, tapi membahayakan. Kalau sampai jatuh atau putus saat hujan, bisa menimbulkan korban," ujar salah satu warga yang berjualan di sekitar lokasi.
Tumpang Tindih Kewenangan, Tapi Tak Ada Tindakan Hingga kini, belum ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk melakukan penertiban. Dinas teknis seperti Dishub, Kominfo, maupun PLN tampak saling lempar tanggung jawab terkait pengawasan dan penataan kabel.
Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan dan tidak adanya koordinasi antarlembaga. Padahal, peraturan di tingkat nasional mengatur dengan jelas bahwa pemerintah daerah berwenang melakukan penataan infrastruktur kabel di ruang publik.
Kalau ini dibiarkan, bisa jadi bom waktu. Pemerintah harus selektif dan tegas terhadap perusahaan yang seenaknya pasang kabel di ruang kota,"
warga mendorong agar Pemkab Ketapang segera melakukan audit terhadap seluruh kabel utilitas di kota, termasuk memastikan legalitas dan kelayakan teknisnya. Penataan ulang dengan sistem ducting (kabel bawah tanah) atau jalur kabel bersama di tiang khusus menjadi solusi jangka panjang yang harus segera dirancang.
Kondisi di depan RS Permata Bunda ini hanyalah satu dari sekian banyak titik dengan persoalan serupa. Jika dibiarkan terus-menerus, bukan tidak mungkin akan muncul korban dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah daerah yang dinilai abai terhadap keselamatan publik.
Jurnalis : Irfan
