www.globalnewstvindonesia.com // Sambas // Kalimantan Barat // Sunardi Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang kabupaten Sambas Sambas meminta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Sambas. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan bahwa program tersebut digunakan untuk kepentingan yang tepat dan tidak disalahgunakan.
Kasus penyelewengan dana PIP yang dialami oleh anak-anak buruh migran yang melanjutkan sekolah sangat memprihatinkan. Mereka sudah kehilangan orang tua yang merantau ke luar negeri, dan sekarang mereka juga kehilangan hak mereka untuk menerima bantuan PIP.
Dengan meminta investigasi dan transparansi, SBMI Sambas berharap dapat membantu mencegah penyelewengan dana PIP dan memastikan bahwa program tersebut dapat berjalan efektif dan efisien.
Selain itu, ajakan SBMI Sambas kepada masyarakat untuk melapor jika mengetahui adanya dugaan penyelewengan dana PIP juga sangat penting. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan dana PIP dan memastikan bahwa program tersebut digunakan untuk kepentingan yang tepat.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan selanjutnya adalah:
1. Mengadakan pertemuan dengan pihak terkait untuk meminta informasi tentang pengelolaan dana PIP.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana PIP.
3. Mengajak masyarakat untuk melapor jika mengetahui adanya dugaan penyelewengan dana PIP.
4. Meminta pihak berwenang untuk melakukan investigasi dan tindakan tegas terhadap pelaku penyelewengan dana PIP.
Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, SBMI Sambas dapat membantu memastikan bahwa dana PIP digunakan untuk kepentingan yang tepat dan tidak disalahgunakan." Tegas Ketua SBMI Sambas.
Di office saat awak media ini mewawancarai salah satu Aktivis Kriminal Ekonomi Rizal Farizal sampaikan ....
Kalau ada penyimpangan atau pungli dalam penyaluran dana PIP saya berharap agar penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan kalau memang memang dilapangan memang terjadi sebaik nya untuk segera diproses hukum saja."jelasnya .
Ditambahkan Rizal Farizal, Kapan kapoknya kalau mereka oknum oknum yang melakukan pungli hanya di mediasi saja ,lalu melakukan pengembalian persoalan sudah dianggap selesai.
Kalau pun memang ada mediasi untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran hukum tentu harus di lakukan melalui mekanisme yang benar sesuai apa yang sering di sampaikan bapak Presiden Prabowo, Berantas korupsi sampai ke Daerah," Tutup Rizal Farizal.
Jurnalis : Revie
